begini gw ceritain dulu ya , pada dasar nya apa yg di buat oleh sapiair itu hanya draft belaka , belum menjadi UU .........

V
V
V


Barangkali sebentar lagi perempuan tidak lagi leluasa bergaya dan berpakaian tanpa mengacu pada undang-undang. Namun, persoalan besarnya, benarkah berbagai ”kemaksiatan” bersumber pada bagaimana perempuan (dan laki-laki) bergaya dan berpakaian?
Kesalahan dan ketidakhati-hatian dalam perumusan dan berbagai ketidakjelasan dalam konsep dan cara berpikir dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dapat berakibat fatal dan menimbulkan ketidakadilan. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi juga dapat dibaca sebagai intervensi terlalu jauh negara ke dalam kehidupan privat warga negara, pemasungan terhadap hak sipil.
Isu pornografi merupakan masalah yang sangat berdimensi jender. Persoalan utama dalam pornografi adalah obyektifikasi dan eksploitasi seksualitas perempuan. Karena berbagai sebab, perempuan berada dalam situasi yang menyebabkan ketubuhannya terpapar, baik melalui media maupun yang tersembunyi, yang pada prinsipnya bertujuan komersial.
Perempuan yang terperangkap perdagangan manusia dan dijadikan pekerja dalam berbagai aktivitas hiburan yang menjual tubuh perempuan berada dalam situasi itu. Termasuk, perempuan yang ”dibeli” kekuatan modal dalam bisnis periklanan, film porno, dan audio visual lain. Bagaimana kedudukan perempuan dalam situasi tersebut: korban atau pelaku?
Dapat dipersoalkan apakah perempuan atas kesadaran sendiri berada dalam jaringan bisnis yang mengeksploitasi tubuhnya. Melihat berbagai penelitian mengenai bisnis pelacuran, terutama di Asia (Leslie Brown, 2005) dan berbagai diskusi serta aktivitas pencegahan perdagangan perempuan, ditunjukkan unsur persetujuan haruslah diabaikan.
Penegak hukum sering berdalih tidak dapat menangkap pelaku kejahatan karena perempuan sukarela (consent) menerima suatu pekerjaan. Padahal, banyak dibuktikan, rekrutmen perempuan dilakukan melalui tipu daya, ketiadaan pilihan, bahkan kekerasan.
RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi tidak secara jelas menentukan pelaku pornografi, malah akan memindahkan ancaman pemidanaan pelaku yang seharusnya dihukum kepada perempuan yang sebenarnya korban.
RUU ini salah sasaran karena tidak bertujuan melindungi perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. RUU ini lebih mengutamakan ”moralitas” masyarakat yang sangat bersifat paradoksal. Leslie Brown (2005) mengutarakan keheranannya, bagaimanakah masyarakat Asia yang terkenal religius begitu permisif terhadap maraknya pelacuran yang mengorbankan berjuta-juta anak perempuan dari lapisan masyarakat paling miskin.
Berdasarkan berbagai pengalaman keseharian perempuan (termasuk berbagai hasil penelitian), pengertian pornografi seharusnya mengakomodasi aspek penyalahgunaan seksual (bentuk pemaksaan, pemanfaatan, dan penipuan terhadap perempuan, khususnya korban perdagangan manusia yang dijadikan obyek seks); eksploitasi dan obyektifikasi seksual perempuan dan anak untuk tujuan komersial. Oleh karenanya, merupakan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pornografi merupakan isu hak sipil.
Pornoaksi
RUU ini juga mengatur masalah pornoaksi, penggunaan terminologi yang tidak lazim, karena belum pernah ada. Ada banyak hal yang tidak jelas mengenai definisi pornoaksi dalam RUU ini sehingga bisa menyesatkan dan bahkan memasung hak asasi mengekspresikan nilai kodrati kemanusiaan dalam rupa kasih sayang.
Kalaupun hendak dicari, pornoaksi sengat terkait dengan ”melanggar kesopanan di muka umum” yang diakomodasi Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bukankah sebenarnya yang menjadi target sasaran adalah bisnis hiburan yang mempertontonkan tubuh perempuan di layar kaca yang membuat ”jengah” sebagian orang? Adilkah ”menembaknya” melalui UU yang akan mengikat segenap warga perempuan (dan laki-laki) yang sebenarnya juga merasa terganggu dengan pertunjukan tersebut? Mengapa tidak ”membidik” pelaku bisnis pertelevisian sebagai penyelenggara tontonan? Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam UU tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 009/sk/8/2004.
Problem yuridis
Sebenarnya sebagian besar substansi yang diatur dalam RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi sudah diatur setidaknya dalam KUHP, UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, UU tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan demikian, pemberantasan pornografi adalah tanggung jawab polisi, kejaksaan, dan hakim, sehingga tidak diperlukan lagi ”Badan Antipornografi dan Pornoaksi Nasional” (BAPPN) yang akan dibiayai APBN, sebagaimana diatur dalam RUU ini.
Karena pornografi menyangkut hak-hak privat warga negara dan khususnya persoalan kekerasan terhadap obyek pornografi, yaitu perempuan dan anak, maka acuan dasar hukum pembentukan RUU ini, yang mengacu pada UUD Pasal 20, 21, dan 29, tidaklah tepat.
Instrumen hukum yang sangat berkaitan dengan esensi pornografi dan implikasi pornografi bagi perempuan dan anak-anak adalah yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi setiap warga negara, yaitu (a) Pasal 27 (2) UUD 1945, (b) Pasal 28 I juntis Pasal 28 J, dan Pasal 28 G Ayat (2) UUD 1945, (c) Pasal 1 juntis Pasal 2, Pasal 5 huruf (a), dan Pasal 6 dari UU No 7/1984 (CEDAW), (d) KUHP, (e) UU No 40/1999 tentang Pers, (f) UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan (b) Landasan Aksi Konferensi Beijing Kapital D Angka 112-113.
Jika RUU ini hendak dipaksakan juga, maka akan ada beberapa kekhawatiran dalam implementasinya. Pertama, keberadaan RUU ini akan menghapus kemajemukan budaya bangsa sehingga yang tertuang dalam konsideransnya malah bertentangan dengan substansinya.
Berbagai hal tentang perkelaminan sangat terkait dengan masalah kebudayaan dan sejarah kesukubangsaan di Indonesia sehingga sukar menuding tradisi tertentu, bahkan ritual keagamaan dalam tradisi tersebut, sebagai tindakan pornografi, apalagi mengkriminalisasinya.
Kedua, ketidakjelasan dalam definisi dan prosedur akan menyulitkan penegak hukum dalam menangani kasus yang dipandang sebagai pornografi.
Ketiga, pengaturan terhadap ruang privat yang dipaksakan untuk diatur dikhawatirkan akan menimbulkan pengekangan, pemaksaan, bahkan kekerasan negara terhadap warga negara melalui otoritasasi terhadap sekelompok orang yang akan bertindak sebagai ”polisi moral” dalam BAPPN (merujuk pada pengalaman empiris yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini).
Keempat, intervensi negara terhadap ruang privat akan menyebabkan hilangnya hak-hak sipil warga negara.
__________________

bukannya gw ga setuju tapi kalo gw baca dari uud tersebut ada animasi
namun kalo semua tindak hukum pornografi kaya gt mana mungkin isa di bendung
kalo orang luar umur 17/18 baru isa...
yang mesti di benerin cmn itu tindak yang tidak wajar... kaya lesbi... ato apa gay/.... ama hard**** tau lah yah maksud gw
jadi gw mohon bahas ini dan ulangi jangan cmn buat ga dipikirin bentrok a ama uud yang lain
animasi aja di larang kalo gt di indonesia ham nya kemana
kalo wat yang masi straigt tuw gpp asal ga <hard***>
sory kalo menyinggung gt....
namun kalo wat koleksi pribadi gmana???
masa masuk menyimpan kalo di glodok itu gmana????
jangan pilih kasih tuw aparat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gw mohon dipikirkan lagi
nanti malah kaya lagu slank lagi uud ujung-ujungnya duit...

kenapa itu di buat coba kalo lebih simple kaya gini...
buat yang menyebaraluaskan ituw harus ada izin dari pemerintah
hrus dalam bentung yang wajar
dan penjualan yang ketahuan di bawah umur nah baru tuwh kena kalo ga salah di luar gt....
aparat jg ga boleh sembarang tindak.... harus yang jelas....
gw jujur yah ga mungkin ga ada yang ga pernah nonton anak di atas 17 thn......
gw mau nyanya gt aja d.....
eh wat posting ini jangan di di anggap menentang... ato apa,,,
hanya sekedar saran eh pemerintah ada forum ga???
kasi tau dunk ke email gw shinji_hikaru@yahoo.co.id
jadi isa ngobrol gw ama pejabat hihihi ^^
kapan lagi coba jadi kalo ada saran bisa ke tuw website jadi ga usa demo d ga guna cmn cape"in kita kaum terpelajar ga perlu demo kita hanya demo bila ada kejadian benar" salah dan tak harus pake acara bacok"an brantem ama aparat lah ga guna...... gw malah keki liatinnya campus ato base camp?????
base camp para pesilat wkwkwkwkwk just kidding
di sini kita buka semuanya yang uda ga asing lagi dah..... eh gw jadi op dunk di web sctv jadi khan gw bisa posting thread" yang gw dapet...
kalo member ga enakk cmn ampe sini ga di angkat di media massa kalo op khan gw isa lapor ke atasan ^^ bwkkkkkkkk


sekali lagi pemerintah harus membuat citra pemerintahan yang baik kalo mau negeri ini lebih baik
buatlah masyarakat percaya dpr tidak begitu lagi.... ga kaya lagu slank lagi uud

eh forumnya jangan ga di buat yawh saran wat pemerintah tuwh....
kalo gt isa meredam d kecamuk emosi lewat tulisan...
kalo gt udah dulu d


<semua ini adalah ungakapan hati yang di keluarkan dari pada tidak...>
<tidak bermaksud memojokan pemerintah dan semua yang tarpaut >
< dalam ini >

Byg-pun...CD film buat anak2-pun bahkan diselipi adegan porno... sungguh terlalu...merusak moral cln penerus generasi bangsa.

__________________
Sukses/ga2l adalah hsl dr apa yg Qt plh.