Penolakan RUU APP Lebih Bermotif Ekonomi

(Page Ranking).-
Sebagian pelaku seni dan artis yang kontra Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) lebih bermotif ekonomi, karena dunia hiburan rentan praktik pornografi dan pornoaksi.

Hal itu dikatakan penyanyi Rida RSD dalam diskusi publik ”Satukan Langkah, Meraih Takwa Menepis Maksiat” di Masjid Raya Bandung Jabar, Minggu (18/6). Diskusi dihadiri sedikitnya 3.000 Muslimah juga menampilkan pembicara Arbaiyah Satriani (wartawan), Nan Rahminawati (Unisba), dan Ustazah Najmah Saiidah.

Diskusi diakhiri dengan kebulatan tekad ormas-ormas wanita Islam di Jawa Barat mendukung pengesahan RUU APP dan mendesak pemerintah menertibkan pornografi dan pornoaksi. Ormas-ormas tersebut adalah Pengurus Wilayah (PW) Aisyiyah, PW Persistri, PW Muslimat Washliyah, PW Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah, PW Badan Kordinasi Majelis Taklim Masjid (BKMM).

Menurut Rida, sebagian artis menganggap dunia hiburan identik dengan kebebasan berekspresi dan berapresiasi tanpa batas, sehingga kurang mengindahkan norma-norma. ”Bukan hal asing apabila sebagian artis berpakaian serba terbuka dan menonjolkan lekuk tubuh atau melakukan aksi dengan gerakan dan tarian mengundang erotisme,” katanya.

Alasan tuntutan peran atau pekerjaan juga sering diungkapkan artis sehingga mau mengumbar pornografi dan pornoaksi. ”Ada ungkapan seorang artis saat diwawancarai TV yang menyatakan, kalau RUU APP disahkan bagaimana mencari makan? Padahal, di sekitar kita banyak orang yang bekerja serabutan dan pemulung yang ternyata masih bisa makan,” katanya.

Akses mudah

Arbaiyah Satriani mengutip hasil penelitian Yayasan Kita pada tahun 2005 di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) terhadap 1.705 anak. ”Hasil penelitian itu amat luar biasa, karena 80% anak sudah mengakses materi pornografi dari sumber seperti komik, VCD dan DVD, maupun internet,” katanya.

Mudahnya mendapatkan materi pornografi, menurut Arbaiyah, karena VCD bajakan di jual di kaki lima seharga Rp 3.500,00 apalagi terdapat 16 media cetak pornografi. ”Belum lagi dengan media TV yang di tengah malam menampilkan sinetron berbau porno. Bahkan, acara di siang hari sering memberikan ‘inspirasi’ kepada masyarakat berbuat kurang baik,” katanya.

Pengesahan RUU APP menjadi UU merupakan suatu hal mendesak, karena di AS saja, yang terkenal liberal, sudah memiliki UU yang mengatur pornografi. ”Negara lain seperti Singapura, Jepang, Inggris, dan lain-lain juga memiliki UU Pornografi. UU di Indonesia tak cukup memadai untuk mengendalikan pornografi dan pornoaksi,” katanya.

Sedangkan Nan Rahminawati melihat pentingnya peran ormas-ormas Islam terutama ormas wanitanya untuk membatasi ruang gerak pornografi. ”Ormas wanita Islam juga bisa memberi kesadaran khususnya dari rumah tangga tentang baik dan buruk dan memberi pendidikan kepada masyarakat untuk lebih dewasa dalam berpikir,” katanya. (A-71)***

__________________
Bergabunglah milist Pengobatan Alternatif
Kunjungilah Pengobatan Alternatif Terbaik
My Friendster
Produk-Produk Canggih Abad Ini :