Kaum feminis Barat sangat mengecam pornografi bahkan tergabung dalam Women Against Pornography (WAP). Kaum feminis Indonesia sebaliknya. Malah menganggap mengekang perempuan dan seni

Oleh: Syamsuddin Arif *)

Musim panas 1978, seorang guru besar fotografi dan seni di Universitas Cornell, Jacqueline Livingston, dipecat dari jabatannya. Keputusan itu dikeluarkan tidak lama setelah Jacqueline memamerkan foto-foto aurat suami, mertua dan anak lelakinya. Bagi Jacqueline, hasil jepretan kameranya itu adalah karya seni yang bermaksud menjelajahi batas-batas kebebasan dan kesusilaan, kebiadaban dan kesopanan. Namun tidak demikian halnya bagi pihak universitas, dinas sosial dan masyarakat pelindung anak-anak Amerika. Jacqueline dinilai telah ‘bertualang terlalu jauh’ dan telah melakukan pelecehan seksual. Di tengah hangatnya kontroversi Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) saat ini, kisah profesor seni tersebut bisa menjadi pelajaran, betapa seni tidak boleh buta nurani, estetika jangan mengabaikan etika.

Berbagai macam alasan penolakan terhadap draf undang-undang anti pornografi dan pornoaksi itu memang menarik untuk dicermati. Misalnya kekhawatiran jika disahkan undang-undang tersebut bakal memasung kaum perempuan, mematikan kreativitas seni, merampas hak privasi dan kebebasan anggota masyarakat. Juga kecemasan apabila ia menjadi pintu masuk pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia. Namun semua alasan ini hanya prima facie masuk akal, jika tidak terkesan berlebihan. Seolah-olah Indonesia adalah negara pertama dan satu-satunya yang hendak membuat aturan tersebut.

Kalau kita menengok ke negeri-negeri lain, undang-undang serupa berkaitan ‘industri seks’ (istilah ini menunjuk segala kegiatan produksi, promosi, exhibisi, sirkulasi, distribusi, komersialisasi dan konsumsi apa saja yang dikategorikan sebagai pornografi maupun pornoaksi (adegan erotis, pentas cabul, perzinaan, pelacuran, penyimpangan seksual, dan sebagainya) telah lama dibuat.

Di Amerika Serikat, ada Comstock Act yang berlaku sejak 1873, meskipun belakangan diamandemen atas dasar hak pribadi dan kebebasan individu yang diakui oleh konstitusi negara itu - seperti tercermin dalam putusan Supreme Court untuk kasus Stanley v. Georgia (1969) dan Lawrence v. Texas (2003). Selain itu juga ada undang-undang khusus untuk melindungi anak bangsa dari pornografi (Child Pornography Prevention Act 1996).

Demikian pula Inggris mempunyai undang-undang anti cabul (Obscene Publications Act) sejak 1857 dan anti pelanggaran seksual (Sexual Offences Act 2003). Perancis mengaturnya dalam undang-undang hukum pidana (pasal 222-32 du code pénal 1994) yang merupakan revisi dari pasal 330 undang-undang sama yang diterbitkan pada 13 Mei 1863.

Kreativitas seni tidak semestinya muncul dari, karena dan untuk seksualitas belaka. Kalau mau jujur, ekploitasi aurat dalam bentuk tulisan, gambar, patung, nyanyian dan adegan cabul sebenarnya lebih sering bermotif ekonomi ketimbang seni. Industri hiburan dan jasa berbau seks memang salah satu ladang bisnis yang keuntungannya terbukti paling menggiurkan. Laporan CBS News (edisi September 5, 2004, “Porn In The U.S.A.”) menemukan, masyarakat Amerika membelanjakan tidak kurang dari 10 milyar dolar per tahun untuk konsumsi pornografi saja. Wajarlah jika pengusaha-pengusaha besar berduyun-duyun menanamkan modalnya di sektor ini.

“I was rather shocked to find that these are pretty bright business people who are in it to make a profit. And that is what it’s about,” ungkap Bill Lyon yang mewakili 900 serikat bisnis porno di negeri itu. Mereka menjadi besar dan mempunyai daya tawar karena di California saja industri aurat ini tiap tahun menyetor sebanyak 36 juta dolar pajak kepada Pemerintah. Tidak seberapa, dibanding jumlah ratusan juta dolar yang rutin diperoleh DirecTV dari apa yang diistilahkan sebagai ‘hiburan orang dewasa’ itu. Sementara para pelakonnya berlindung di balik ekspresi seni.

“The way I look at it is, this is kind of an art to me. I'm performing. I'm doing it because this is my job and I'm entertaining the masses,” ujar seorang penari erotis remaja, Jenna Jameson, berkilah seraya mengaku telah meraup lebih dari 1 juta dolar dalam setahun dari pentas dan jasa yang dilakoninya. Mereka yang panen uang dari sektor ini jelas tidak peduli sama sekali terhadap dampak buruk yang terjadi: runtuhnya moralitas, meningkatnya kriminalitas, dan maraknya hedonisme.

Pemberantasan pornografi dan pornoaksi sesungguhnya senafas dan sejiwa dengan sila kedua dasar negara kita: menjunjung tinggi dan berupaya mewujudkan nilai-nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab”, bukan nilai-nilai kebinatangan yang tidak mengenal tata susila. Manusia beradab tidak akan mempertontonkan auratnya di muka umum, apalagi memperdagangkannya. Manusia beradab memiliki bukan hanya kemaluan, tapi juga rasa malu.

Dari perspektif ini, anggapan sementara orang bahwa RUU APP itu bertentangan dengan semangat Pancasila adalah keliru. Rancangan undang-undang itu dengan jelas memberikan pengecualian bagi kepentingan pendidikan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan sebatas yang diperlukan, serta pengobatan gangguan kesehatan. Juga tidak dianggap pornoaksi cara-cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan (seperti di Papua), sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan, termasuk kegiatan seni adat istiadat (seperti di Bali) serta kegiatan olahraga (gimnastik) yang dilakukan di tempat peruntukkannya dengan serta mendapat izin dari pihak yang berwenang. Demikian dinyatakan dalam Bab III, pasal 34 RUU APP itu.

Yang sangat mengherankan adalah kenyataan bahwa di antara penolak RUU APP itu ternyata banyak yang nota bene Muslim. Padahal jelas menurut ajaran Islam, aurat laki-laki maupun perempuan haram dipamerkan. Kaum beriman laki-laki maupun perempuan disuruh menahan pandangan mereka. Jadi, yang dilarang bukan cuma obyek yang akan dilihat atau terlihat, tapi juga subyek yang terpancing ingin melihatnya (QS an-Nur 30-31). Mereka disuruh menjauhi hal-hal yang mengarah pada perbuatan zina (QS al-Isra’ 32). Boleh dikata dalam hal ini status pornografi dan pornoaksi mirip minuman keras (khamr), dimana Rasulullah SAW melaknat tidak hanya produsen dan konsumennya, tapi juga orang yang memintanya (pemesan), menyuguhkannya (pelayan), memasoknya (distributor, supplier), menadahnya (stocker), menjajakannya (retailer), membelinya, menghadiahkannya, dan menikmati hasil penjualan serta keuntungannya (HR Imam at-Tirmidzi no. 1295 dan Abu Dāwūd no. 3674).

Dalam Islam juga dikenal konsep hisbah, yakni penegakan hukum dan akhlak atas dasar perintah mempromosikan hal-hal yang baik (ma‘rūf) dan mencegah hal-hal buruk (munkar). Termasuk dalam kebijakan preemptif ini larangan melakukan khalwat, tindakan atau ekspresi cabul (al-fahsy wa t-tafahhusy), dan segala yang berpotensi merusak moral umat (Lihat: M. Hashim Kamali, Freedom of _Expression in Islam, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1998, hlm. 209-211). Memperbaiki keadaan (ishlāh) dan membendung kerusakan adalah tindakan yang wajib dan mulia. Karena itu amatlah disesalkan pernyataan seorang tokoh nasional baru-baru ini bahwa penentang pornografi itu ‘sok merasa suci’. Ungkapan ini mengingatkan kita pada kata-kata kaum Sodom: innahum unāsun yatat,ahharūn (QS an-Naml 56) yang mengandung cibiran kepada kaum beriman pengikut Nabi Luth a.s.

Tak kalah anehnya reaksi kaum feminis Indonesia dalam kontroversi ini. Aneh, karena mereka ikut-ikutan menolak draf undang-undang tersebut dengan dalih membela kaum perempuan. Sementara kita ketahui aktivis perempuan di banyak negara justru sangat anti dan mengecam habis-habisan segala bentuk pornografi karena dianggap menghina perempuan. Sebutlah misalnya Andrea Dworkin, Susan Brownmiller, Diana Russell, Catherine MacKinnon, Dorchen Leidholdt dan lain-lain yang tergabung dalam Women Against Pornography (WAP) dan National Organization for Women (NOW) di Amerika, atau Alice Schwarzer, Lore Maria Peschel, dan Sabine Leutheusser dari Bonner Frauenbündnis, Jerman.

Akhirnya mari kita kembalikan masalah pornografi-pornoaksi ini kepada hati nurani dan rasa tanggung-jawab kita terhadap masa depan bangsa. Tanpa disadari bangsa yang tunduk kepada tirani hawa nafsu sebenarnya tengah melakukan proses bunuh diri.

Seperti kata pujangga Mesir, jatuh-bangunnya suatu bangsa disebabkan oleh moralnya. Jikalau runtuh akhlaknya, maka hancurlah bangsa itu (innamā l-umamu al-akhlāqu mā baqiyat, fa in humū dzahabat akhlāquhum dzahabū).

Penulis adalah peneliti pada Institute for the Studi of Islamic Thought and Civilization (INSISTS). Kini menempuh program doktor keduanya di Universitas Frankfurt, Jerman. Tulisan ini dimuat di www.hidayatullah.com